Putra Dhiarta, Wiko (2014) Implementasi Hukum Pidana Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlin. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Sepuluh tahun terakhir ini, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai dua juta hektar per tahun. Illegal logging telah menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang sangat parah, bahkan lebih dari itu pembalakan liar ini telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis. Proses hukum terhadap pelaku illegal logging yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sampai saat ini belum maksimal. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan belum menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik illegal logging di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan bebas bagi terdakwa illegal logging dan putusan yang sangat ringan bagi terdakwa illegal logging di sejumlah daerah di Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Implementasi penegakkan hukum dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan illegal logging melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peran aparat penegakan hukum dalam menanggulangi illegal logging yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secermat mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer, data sekunder bahan sekunder serta bahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, pertama Implementasi penegakkan hukum terhadap tindak pidana illegal logging melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditempuh juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan 2 (dua) cara, yaitu penegakkan hukum secara preventif yaitu upaya perlindungan hutan yang dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan penduduk sekitar hutan. Kedua adalah penegakkan hukum secara represif, yaitu tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Peran aparat penegakan hukum dalam menanggulangi illegal logging yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberansan Perusakan Hutan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dirasa masih belum optimal. Para penegak hukum tidak dapat menggunakan kewenangan secara optimal ketika berhadapan dengan tindak pidana illegal logging yang diaktori oleh pengusaha-pengusaha besar.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | UU No 18 Tahun 2013 |
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2014 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 08:10 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 08:10 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/29461 |
Actions (login required)
 |
View Item |
