Adiputra, Rizky (2014) Perlindungan Hukum Terhadap Saksi (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap saksi (justice collaborator) dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selaku lembaga yang melindungi saksi dan korban dari ancaman fisik dan psikis. Perlindungan saksi justice collaborator sangat penting karena saksi tersebut memiliki informasi-informasi penting akan adanya suatu tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Suatu keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana bergantung pada keberanian dankemauan seseorang menjadi saksi yang akan mengungkap berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya untuk mempermudah pembuktian kesalahan tersangka dan terdakwa. Permasalahannya adalah perlindungan hukum terhadap saksi yang bekerja sama (justice collaborator) berdasarkanUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi yang bekerja sama (justice collaborator). Penulisan ini dilakukan secara diskriptifanalitis, yaitu menggambarkan fakta yang terjadi kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan menyesuaikan terhadap peraturan yang ada. Data-data yang telah dikumpulkan baik data sekunder, data primer, dan data tersier yang kemudian disusun untuk selanjutnya di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang undangan yang ada, untuk mencapai kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Pentingnya peranan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) dalam membantu aparat hukum membongkar tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melidungi saksi justice collaborator dari ancaman kekerasan fisik maupun psikis dan pengurangan hukuman sesuai ketentuan dari United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) dan United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime (UNCATOC) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Aturan mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Implemetasi perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) memiliki hambatan dari segi hukum yaitu lemahnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana dalam penerapannya tidak memberikan pengurangan hukuman dan tidak mendapatkan penghargaan. Kelemahan undang-undang LPSK coba ditutupi dengan diterbitkannya SEMA dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | UU No 8 Tahun 1981 |
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2014 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 08:11 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 08:11 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/29830 |
Actions (login required)
 |
View Item |
