Iswanto, Joni (2002) PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER(STUDI DALAM SUKU TENGGER, DESA NGADISARI, SUKAPURA PROBOLINGGO).
Full text not available from this repository.Abstract
Perkembangan jaman yang semakin maju, telah membawa perubahan dalam semua aspek kehidupan manusia baik sosial budaya, ekonemi maupun dalam bidang hukum. Dampak dari perkembangan ini sangat mempengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia kaya akan adat dan budaya, namun sekarang keberadaan hukum adat yang masih asli mulai tergeser oleh kebudayaan dari luar yang masuk tanpa ada filter dan kontrol dari masyarakat itu sendiri. Di Indonesia sekarang sudah sangat sedikit komunitas masyarakat yang mempertahankan hukum adat yang masih asli dan sesuai dengan warisan nenek moyang dan dijadikan pedoman hidup dalam bermasyarakat. Keberadaan hukum adat yang masih murni dan sesuai dengan tradisi nenek moyang hanya dapat kita jumpai dalam masyarakat yang masih bersifat kesukuan. Salah satunya adalah suku Tengger yang bermukim di sekitar daerah Gunung Bromo. Dan tersebar dalam empat kabupaten di Jawa Timur yaitu, Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang. Suku Tengger masih memegang dengan kuat hukum adat nenek moyang mereka dan tradisi yang masih bersifat tradisional. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengemukakan permasalahan seputar hukum adat suku Tengger dalam hal menyelesaikan pelanggaran pencurian yang terjadi dalam wilayah suku Tengger. Penulis akan mengungkap mulai dari jenis tindak pidana pencurian atau pelanggaran yang pernah terjadi dan dilakukan oleh warga suku Tengger, cara atau proses penyelesaiaanya bagaimana, hingga peranan polisi sebagai penegak hukum positif bagi suku Tengger. Dan kemudian oleh penulis data yang diperoleh akan dibahas secara Deskriptif analisis.Dari data yang diperoleh penulis bahwa dalam suku Tengger tindak pidana pencurian atau pelanggaran adat yang pernah terjadi hanya berupa kesalahan mengambil pohon milik tetangga yang berada diperbatasan kebun atau ladang kedua pihak. Dianggap sebuah pelanggaran karena dua salah atu pihak telah mengambil barang yang bukan miliknya tanpa seijin pemiliknya. Dan perbuatan itu telah menimbulkan konflik dalam warga suku Tengger. Untuk menyelesaikan permasalahan ini tetua adat melakukan sidang untuk mendengar kesaksian dan keterangan kedua pihak. Karena sifat dari hukum adat suku Tengger adalah mengedepankan rasa kekeluargaan, maka penyelesaiaan dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat yang terendah hingga tingkat yang tinggi. Yaitu mulai dari tingkat RT, RW, hingga tingkat Desa. Pihak kepolisian hanya hanya bertugas menjaga keamanan suku Tengger yang berhubungan dengan masyarakat luar. Yang sering memanfaatkan keramaian untuk melakukan kejahatan dalam wilayah suku Tengger. Pihak kepolisian tidak pernah ikut campur dalam permasalahan yang menyangkut kepentingan suku Tengger. Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa semua perbuatan dalam masyarakat Tengger yang bisa menimbulkan kegoncangan atau keseimbangan masyarakat terganggu adalah pelanggaran adat. Yang bertugas mengembalikan keadaan seperti semula adalah para tetua adat. Kegoncangan nampak ketika terjadi pertentangan dalam masyarakat yang memperebutkan hak kepemilikan pohon. Dengan kata lain sekecil apapun perbuatan melanggar dalam sebuah masyarakat kesukuan, adalah sebuah pelanggaran yang berakibat hukum luas bagi suku itu sendiri.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Collections > Koleksi Perpustakaan Di Indonesia > Perpustakaan Di Indonesia > JIPTUMM > S1-Final Project > Dept. Of Law > Th. 2002 > Even Semester |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:38 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:38 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/3087 |
Actions (login required)
 |
View Item |
