Oktadeanti, Wita (2013) Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Anak Yang Masih Dalam Kandungan Dihubungkan Dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan bentuk terburuk terhadap pelanggaran harkat dan martabat manusia. Korban perdagangan orang diperlakukan seperti barang dagangan, diperjual-belikan, dipindahkan, serta dirampas hak asasi bahkan beresiko pada kematian. Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu kondisi yang dialami oleh keluarga Rika dan Taufik (bukan nama sebenarnya dan merupakan pasangan suami istri), yang terpaksa menjual anak yang masih dalam kandungan dimana usia kandungan Rika baru menginjak delapan bulan. Rika dan Suami menawarkan kepada tetangga terlebih dahulu dan sudah ada yang berani membayar anak yang masih dalam kandungan tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) . Alasan warga Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara yang menjual anak yang masih dalam kandungan adalah karena alasan kemiskinan. Selain itu, kondisi pasangan suami-istri ini yang tidak mempunyai biaya persalinan untuk melahirkan anak, serta untuk membayar utang kontrakan rumah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan menebus ijazah serta sertifikat pelaut suami Rika yang baru dipecat. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah mengenai efektifitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menyelesaikan perdagangan anak yang masih dalam kandungan, serta mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan melukiskan fakta-fakta berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif, sehingga hierarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menyelesaikan perdagangan anak yang masih dalam kandungan belum efektif karena penegak hukum tidak menerapkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu mulai dari kendala hukum berupa kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap undang-undang dalam menerapkan pasal-pasal yang berkaitan dengan kasus. Seperti tidak menerapkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap kasus yang dialami oleh Rika dan suaminya.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perdagangan orang, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 |
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2012 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:35 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:35 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/527 |
Actions (login required)
 |
View Item |
