Ilham Ramadhan, Aditya (2017) Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Sebagai Korban Kriminalisasi Dihubungkan Dengan Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undan-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Udang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Guru sebagai profesi mulia sering kali rentan terhadap permasalahan terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dalam mendidik siswanya, menegakkan disiplin dan tata tertib di sekolah. Tidak sedikit guru yang dilaporkan oleh orang tua atau wali murid dengan alasan guru tersebut melakukan tindakan yang dianggap kriminal berupa kekerasan. Banyaknya kasus guru yang mudah dan kerap kali dikrimnalisasikan saat melaksanakan tugas dan kewajibannya beranggapan belum adanya perangkat yang kuat terkait perlindungan profesi guru. Oleh karena itu penulis mengkaji permasalahan Bagaimana perlindungan hukum terhadap guru atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh orangtua murid menurut pasal 335 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh PGRI dalam mewujudkan perlindungan guru atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh orangtua murid. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode pendekatan secara yuridis normatif, serta melakukan penafsiran hukum gramatikal,otentik dan ekstensif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskritif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta yang ada baik berupa : data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memerlukan peraturan yang lebih rinci. Beberapa kasus yang terjadi berkaitan dengan perlindungan terhadap guru dalam profesinya memerlukan klarifikasi atau penjelasan hukum dalam penyelesaiannya. Peran Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia yang telah terbentuk pada tahun 2011 lalu belum bekerja secara maksimal dalam melindungi profesi guru atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh orangtua murid. Tindakan hukum yang dapat di lakukan oleh PGRI yaitu dengan melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dengan menerapkan etika profesi guru, sedangkan represif dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi guru.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hukum Terhadap Profesi Guru |
| Subjects: | ?? UNIK1490 ?? |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Date Deposited: | 10 Nov 2017 03:33 |
| Last Modified: | 10 Nov 2017 03:33 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/53692 |
Actions (login required)
 |
View Item |
