Surtikanti (2018) Permasalahan otonomi daeerah ditinjau dari aspek perimbangan keuangan permerintah pusat dan daerah.
Full text not available from this repository.Abstract
Perlunya undang-undang yang mengatur tentang hubungan keuangan pusat dan Daerah serta permasarahan-permasarahan yang sEring pelaksanaan timout serama otonomi daerah. pokok-pokok penyerenggaraan otonomi daerah, pokok-pokok perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah, isu_ isu kritis penyelenggaraan otonomi daerah, hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi isu-isu kritis dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta implikasi penerapan UU No 33 Tahun 2004 terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan DaerahPerlunya undang-undang dan Daerah serta permasarahan-permasarahan yang sEring pelaksanaan timout serama otonomi daerah. pokok-pokok penyerenggaraan otonomi daerah, pokok-pokok perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah, isu_ isu kritis penyelenggaraan otonomi daerah, hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi isu-isu kritis dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta implikasi penerapan UU No 33 Tahun 2004 terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan Daerah.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Perimbangan keuangan pusat dan daerah, otonomi daerah, UU No 33 Tahun 20O4 |
Subjects: | ?? UNIK1513 ?? |
Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Perpustakaan UNIKOM |
Date Deposited: | 31 Jan 2019 10:23 |
Last Modified: | 31 Jan 2019 10:23 |
URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/58381 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |