Nursandi, Yusi (2006) Manajemen Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Desa Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Tahun 2004.
Full text not available from this repository.Abstract
Era reformasi saat ini telah menjadikan ciri khas dari otonomi daerah, yang merupakan pencerminan keseimbangan pengaturan dalam pelimpahan urusan pusat kepada daerah. Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengaturan otonomi daerah lebih mendalam cakupannya sehingga dalam pelaksanaannya lebih jelas pola tanggung jawabnya. Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan dibawah kendali pusat tidak terlepas dari peranan sub-sub bagian dari daerah (kecamatan/kewedanaan, kelurahan/desa) dalam melaksanakan fungsi organisasi manajemen pemerintahan. Dalam lingkup pemerintahan daerah, kecamatan dan kelurahan/desa berperan sebagai bagian dari tubuh daerah itu sendiri dalam mengelola hubungan pemerintah dengan masyarakat terutama dalam fungsi pelayanan publik. Kelurahan/desa sebagai penyelenggara pemerintahan unit terkecil sangat berperan dalam pembangunan daerah, secara rinci kelurahan/desa yang memiliki keterkaitan dengan daerah setempat dalam hal pendapatan asli daerah lebih memahami kondisi daerahnya sendiri, sehingga perlu adanya penanganan terhadap pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sendiri agar pelaksanaan pembangunan daerah tercapai. Memasuki tahun 2006, sesuai dengan program kerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung yang mencanangkan programnya yang bertajukan Tahun 2010 Kabupaten Bandung sehat dan maju, perlu adanya tanggapan atas realisasi terhadap program tersebut dari masyarakatnya terutama pihak instansi yang berperan dalam dukungan pelaksanaan program tersebut. Pemerintah kelurahan/desa memiliki andil besar terhadap jalannya program pemerintah daerah, hal ini ada keterkaitannya dengan potensi yang ada pada daerah itu sendiri baik dari segi modal, tenaga, maupun sumber daya pendukung lainnya. Pelaksanaan otonomi daerah, haruslah diiringi dengan kecukupan keuangan di daerah masing-masing untuk menjalankan pemerintahannya. Daerah-daerah yang mempunyai kecukupan keuangan sudah pasti siap dalam menjalankan pemerintahannya, maka untuk itu keuangan merupakan faktor yang paling vital dalam konsep otonomi daerah di Indonesia. Keuangan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain yang sah, yang semuanya dimiliki oleh masing-masing daerah. PAD yang merupakan komponen yang penting bagi terciptanya pemerintahan yang berjalan sesuai dengan perencanaan di daerah. Karena berjalannya pemerintahan di suatu daerah tergantung dengan pendapatan yang didapatnya, sebab tidak mungkin bagi daerah yang hanya mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat untuk menjalankan roda pemerintahannya.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2005 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:42 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:42 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/6784 |
Actions (login required)
 |
View Item |
