Ardian, Rully (2006) PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAH KOTA BANDUNG (Studi kasus Pada Bappeda Kota Bandung).
Full text not available from this repository.Abstract
Peralihan masa orde baru ke massa reformasi telah membawa perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistis menjadi desentralistis melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pola pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah yang sebelumnya terintegrasi secara nasional berubah kearah pembinaan secara terpisah dengan dikembalikannya hak-hak dasar implementasi otonomi daerah. Pola tersebut pada gilirannya berimplikasi pada perubahan pola hubungan kepegawaian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang mencakup penataan kelembagaan, berdampak pada penataan personil yang mengatur tentang manajemen kepegawaian yang lebih menekankan kepada professionalisme,tanggung jawab,jujur dan adil. Secara umum Pemerintah Daerah akan dihadapkan pada persoalan: pertama,potensi sumber daya aparatur pemerintah yang ada. Kondisi yang dimaksud adalah adanya penumpukkan potensi dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Kedua, pengembangan karier pegawai. Ketiga, peningkatan kulaitas sumber daya aparatur pemerintahan. Hal ini ternyata juga dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung. Oleh karena itu diperlukan penyusunan perencanaan dan pengembangan SDM Aparatur Pemerintah Kota Bandung yang mampu memberikan kontribusi pada permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi menyangkut tentang sumber daya aparatur pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah menjadi lebih professional maka diperlukan pelatihan dan pendidikan. Pendidikan dan pelatihan ini kemudian akan mengarah pada terciptanya sumber daya aparatur pemerintah yang professional. Dengan adanya sumber daya aparatur pemerintah yang professional maka Pemerintah Kota Bandung akan dapat mewujudkan visi dan misinya karena rencana atau program yang telah dibuat dilaksanakan secara professional. Penempatan personil sesuai dengan keahliannya (right main on the right job) sangat diperlukan agar pekerjaan yang dilakukan dikerjakan dengan personil yang berpotensi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Penempatan personil yang tidak sesuai dengan kemampuannya akan menimbulkan berbagai masalah seperti :penyelesaian terhadap suatu pekerjaan relatif lambat, pola pikir yang digunakan terkadang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan. Fenomena di atas menunjukkan bahwa, keprofesionalan diperlukan terutama bagi aparatur pemerintah untuk dapat mewujudkan visi yang ada, keprofesionalan yang tidak hanya dalam membuat perencanaan dan program, tetapi juga keprofesionalan dalam melaksanakan perencanaan dan program yang telah di tentukan.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Sospol > Ilmu Pemerintahan > 2005 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:42 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:42 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/6786 |
Actions (login required)
 |
View Item |
