Aditya Sutiyono, Marcellus (2010) Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penyelanggaraan Layanan SMS Banking Dihubungkan Dengan Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Diploma thesis, Universitas Komputer Indonesia.
Full text not available from this repository.Abstract
Kemajuan teknologi informasi ikut menambah tantangan yang dihadapi oleh perbankan dan menyebabkan makin pesatnya perkembangan jenis produk dan jasa bank, termasuk layanan sms banking. Meskipun layanan sms banking memberikan banyak kemudahan, namun hal ini tidak berarti merupakan layanan yang terbebas dari resiko. Pada kenyataannya, telah banyak kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan layanan sms banking yang menyebabkan nasabah selalu berada dalam posisi yang lemah. Selama ini setiap layanan perbankan selalu berpijak dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan peraturan tersebut dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan layanan sms banking terutama dalam hal perlindungan nasabah. Permasalahannya adalah bagaimana Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut mengatur tentang penyelenggaraan layanan sms banking, kendala-kendala yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan layanan sms banking, dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penyelenggaraan layanan sms banking. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga hirarki peraturan perundang-undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum, bahwa peraturan yang berlaku benar-benar dilakukan oleh para pihak Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undng-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam penyelenggaraan layanan sms banking, karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mengatur perlindungan terhadap nasabah dalam penyelenggaraan layanan sms banking. Munculnya berbagai kendala seperti pengiriman pemberitahuan transaksi yang terlambat diterima oleh nasabah, kesalahan pengiriman ke nomor lain, tidak diterimanya pemberitahuan dari pihak bank, walaupun nasabah telah melakukan transaksi, kegagalan dalam pengiriman sms, serta dapat terjadinya pembobolan rekening menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan layanan sms banking. Selain itu, terhambatnya penyelenggaraan layanan sms banking disebabkan karena masih lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah, serta belum adanya peraturan yang efektif dan jelas tentang layanan sms banking. Tindakan hukum untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan layanan sms banking adalah dengan bank memberikan informasi kepada nasabah yang telah melakukan transaksi melalui layanan sms banking, nasabah diharapkan dapat lebih hati-hati dan memeriksa kembali nomor tujuan sebelum melakukan transaksi agar tidak terjadi kesalahan pengiriman ke nomor lain, serta melakukan tindakan hukum secara
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Hukum Terhadap NAsabah, Layanan Sms Banking |
| Subjects: | S1-Final Project > Fakultas Hukum > 2009 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:43 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:43 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/7902 |
Actions (login required)
 |
View Item |
