Perdana, Rahmat (2007) PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA SUB DINAS PAJAK PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG.
Full text not available from this repository.Abstract
Di era globalisasi, kebutuhan akan informasi dan teknologi sangat dibutuhkan uutuk setiap orang maupun lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta, kebutuhan akan informasi serta kemajuan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara lain. Perkembangan informasi dan kemajuan teknologi mutakhir sangat bermanfaat dan akan mampu mewujudkan pembangunan di segala bidang kehidupan serta menciptakan masyarakat yang berkualitas yang mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia. Tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945, pembangunan nasional merupakan pembangunan di segala bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk dapat menciptakan pembangunan nasional ke segala arah yang lebih baik dibutuhkan adanya peran serta masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Untuk dapat menciptakan suatu pembangunan nasional yang lebih baik dibutuhkan dana dalam pembangunan salah satunya adalah dari pajak dan yang dimaksud pajak ialah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku, untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah. Pajak merupakan salah satu alat pemerintah dalam melakukan pembangunan. luran yang di bayar rakyat kepada pemerintah dan dikembalikan lagi kepada rakyat melalui pembuatan fasilitas-fasilitas umum, selain itu juga pajak merupakan alat pemersatu bangsa dan memberikan hidup kepada bangsa dan salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan . Pajak bumi dan bangunan berasal dari semua jenis-jenis tanah dan bangunan yang berada di daerah kota Bandung. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang objeknya adalah dari semua jenis pertunjukan, permainan, nama dan semua bentuk apapun yang di tonton atau di nikmati oleh setiap orang dengan di pungut bayaran., tidak termasuk fasilitas berolah raga. Dengan berlakunya UU No. II tahun 2000 tentang perubahan pertama peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Bandung No. 19 Tahun 1998 tentang pajak bumi dan bangunan bahwa undang-undang tentang pajak bumi dan bangunan mengatur objek dan subjek pajak., dasar pengenaan dan tarif pajak., wilayah pemungutan dan cara perhitungan pajak, masa pajak dan saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah, tata cara perhitungan dan penetapan, tata cara.pembayaran, tata cara penagihan pajak, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan keberatan dan banding serta dengan berdasarkan sistem self assesment, yang mana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri, besarnya pajak yang harus di bayar dengan mengisi surat pemberitahuan (SPT). Prosedur adalah operasi tulis menulis yang berurutan dan biasanya menyangkut beberapa orang dalam suatu atau beberapa bagian, guna menjamin keseragaman pelaksanaan suatu transaksi yang berulang-ulang prosedur dilakukan agar tidak terjadi kekacauan sistem dengan adanya prosedur dan taat prosedur tersebut diharapkan pengolahan dapat berjalan lancar (tertib administrasi). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba memaparkan dalam bentuk laporan kuliah kerja praktek dengan judul "PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA SUB DlNAS PAJAK PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG".
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2006 |
Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Admin Repository |
Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:45 |
Last Modified: | 16 Nov 2016 07:45 |
URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/9032 |
Actions (login required)
View Item |