Toharun (2007) PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON.
Full text not available from this repository.Abstract
Keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah, karenanya dari tahun ke tahun terjadi peningkatan keuangan daerah. Hal ini sebagai akibat makin meningkatnya penerimaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah maupun bantuan dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Disamping itu, daerah berkewajiban untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Pembangunan dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, hal itu menandakan bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan merata ke seluruh wilayah di Kabupaten Cirebon sehingga akan tercapainya masyarakat adil dan makmur tanpa adanya kesenjangan sosial. Hal tersebut memberikan dorongan untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan adanya keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan sebagaimana yang diharapkan. Kegiatan operasional pemerintahan dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh dana yang memadai, sehingga program pembangunan dapat terus dilaksanakan dan tujuan pemerintah daerah tercapai. Dengan kata lain, unsur yang sangat berperan dalam pemerintahan adalah tersedianya kas. Kas merupakan harta lancar yang sangat penting karena sifatnya yang likuid, mudah digunakan sebagai alat pembayaran dan hampir semua transaksi berawal dan berakhir pada penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, kas mempunyai peranan penting dalam membiayai program-program pembangunan. Dengan adanya pengelolaan dan pencatatan kas yang baik, maka dapat diketahui dengan jelas jumlah penerimaan dan pengeluaran kas suatu pemerintahan tersebut. Jumlah penerimaan dan pengeluaran kas merupakan aktiva yang mudah dimanipulasi dan digunakan tidak semestinya oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas otorisasi kas tersebut. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan pertanggungjawaban dan menghindari penyelewengan terhadap kas perlu adanya suatu sistem tentang penerimaan dan pengeluaran kas yang tersusun dengan baik. Dalam hal ini penulis mencoba memperhatikan seluruh aspek kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas, bagaimana kegiatan tersebut diterapkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait, baik kewajiban administrasinya maupun masalah keuangannya. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyelewengan penggunaan dana, sehinga penerimaan dan pengeluaran kas dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti masalah tersebut ke dalam bentuk Laporan Kerja Praktek dengan judul : “ Prosedur Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.”
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2006 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:45 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:45 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/9062 |
Actions (login required)
 |
View Item |
