Suhartanto, Eko (2007) PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BAGIAN BENDAHARAWAN DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT.
Full text not available from this repository.Abstract
Pelaksanaan administrasi Keuangan Daerah merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, mengingat perkembangan volume kegiatan baik beban Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal tersebut diatas mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan aparat pelaksanaannya agar terampil dan berkemampuan serta berbobot, sehingga penyelenggaraan Tata Usaha kebendaharawanan dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah instansi pemerintah yang memegang peranan penting dalam suatu negara, khususnya di negara Indonesia. Salah satu tugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu menangani masalah perindustrian dan perdagangan. Salah satu fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah melaksanakan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan dibidang tata usaha umum, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan dan pengolahan data. Anggaran merupakan alat manajemen yang dapat digunakan untuk melaksanakan dua fungsi utamanya yaitu perencanaan dan pengendalian agar lebih efektif dan efisien sehingga data keuangan yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat terkontrol, baik pengeluaran maupun pemasukan. Pengertian anggaran itu sendiri yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Pencatatan anggaran belanja pada agenda keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat diperlukan guna memenuhi berapa banyak biaya yang dikeluarkan setiap bulannya. Mengingat pentingnya anggaran belanja tersebut untuk memcapai sasaran dari setiap program penyusunannya diupayakan memperhatikan semua potensi yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut, pencatatan tersebut harus sesuai dengan prosedur tercapainya tujuan yang di harapkan. Dengan adanya pencacatan anggaran belanja pada suatu perusahan atau instansi pemerintah khususnya tentang anggaran belanja. Pencatatan tersebut tersimpan dalam buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), selain dicatat dalam buku tersebut disimpan juga dalam file, setelah pencatatan dilakukan kemudian catatan tersebut dibandingkan dengan catatan anggaran periode sebelumnya, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Mengingat pentingnya pengelolaan keuangan tersebut untuk mencapai sasaran dari setiap program penyusunannya diupayakan memperhatikan semua potensi yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul “PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BAGIAN BENDAHARAWAN DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT.”
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Akuntansi > 2006 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:45 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:45 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/9090 |
Actions (login required)
 |
View Item |
