Koswara, Enjang (2007) PROSEDUR PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG.
Full text not available from this repository.Abstract
Pemerintahan Kota Bandung dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan titik berat otonomi diletakan kepada daerah Kab./Kota, maka diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan dengan kemampuan daerahnya sendiri. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah bagi pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu, pajak juga berperan sebagai penggerak roda perekonomian yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Namun sebagian masyarakat baik itu individu-individu ataupun dari instansi-instansi wajib pajak, belum sepenuhnya menyadari arti penting dari pajak. Sehingga pembangunan di daerah tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Dinas pendapatan daerah kota Bandung adalah salah satu pelaksana pemerintah dalam pemungutan pajak daerah dan bertindak sebagai koordinator retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah. Dinas pendapatan daerah kota Bandung juga mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pendapatan kota. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kota) terdiri dari beberapa macam yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Sewa Menyewa/ Kontrak Rumah dan atau Bangunan. Pemerintah kota Bandung perlu mengadakan pengarahan dan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat menyadari akan pentingnya membayar pajak bagi kelangsungan pembangunan dan sebagai penggerak perekonomian bangsa. Untuk menanggulangi hal tersebut Dipenda atau instansi yang terkait secara terus menerus memberitahukan dan mengingatkan agar masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak. Misalnya dengan memasang spanduk-spanduk di pinggir jalan dan melalui iklan layanan masyarakat yang disiarkan oleh stasiun televisi. Selain itu masih banyak masyarakat yang masih menganggap membayar pajak harus melalui berbagai prosedur yang rumit.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Laporan Kerja Praktek > Fakultas Ekonomi > Manajemen > 2006 |
| Divisions: | Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
| Depositing User: | Admin Repository |
| Date Deposited: | 16 Nov 2016 07:45 |
| Last Modified: | 16 Nov 2016 07:45 |
| URI: | http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/9721 |
Actions (login required)
 |
View Item |
