Items where Division is "Universitas Komputer Indonesia > Fakultas Hukum" and Year is 2016

A

Aziz, Farhan (2016) Kepastian Hukum Tentang Peninjauan kembali (HERZIENING) Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana Dihubungkan Dengan Pasal 268 Ayat (3) Kitab UNdang-Undang Hukum Acara Pidana.

B

Baasith Awaludin, Mochamad (2016) Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Dikaitkan Dengan Undang-Udang Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1.

D

Dewi Nur Santoso, Jeanis (2016) Tinjauan Hukum Tentang Efektivitas Pemberlakuan Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak JUNCTO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F

Fathurahman, Cepi (2016) Tinjauan Hukum Tentang Praperadilan Atas Status Tersangka Dalam Perkara Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

H

Hadi Ertanto, Driyar (2016) Tinjauan Kewenangan kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sebagai Mediator Atas penyelesaian Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dikaitkan Dengan Udnang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan JUNCTO Undang-Undang Nomor 2 Tahun 200.

K

Kusnandang, Iwan (2016) Perlindungan Hukum Oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI) Terhadap Sanksi Dan Korban Pada Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia JUNCTO Und.

M

Marlando, Arman (2016) Tinjauan kriminologis terhadap Pelaku kejahatan Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Sebagai Bentuk Collateral Damage Dikaitkan Dengan Pasal 365 Ayat (4) JUNCTO PAsal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Piadana.

P

Prasetya, Agung (2016) Perlindungan Hukum Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Hal Kredit Bermasalah (Non Perfoming Loan) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pratama Sandi, Dian (2016) Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer JUNCTO Tentara Nasional Indonesia.

S

Sebastian Uli Basa, Devina (2016) Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Dalam Hal Teradi Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.